Jakarta, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memberikan penghargaan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Kementerian yang kini dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu dianggap punya kinerja baik dalam penyelesaian masalah tenaga honorer.
"Yang terhormat Pak Agus Harimurti Yudhoyono, salah satu kementerian yang nanti akan mendapatkan apresiasi karena penyelesaian tenaga honorer atau non-ASN yang cukup bagus," kata Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dalam Rakornas Persiapan Pengadaan ASN 2024, di Jakarta, Kamis, (14/3/2024).
Selain Kementerian ATR/BPN, penghargaan serupa juga diberikan kepada Provinsi Aceh, Kabupaten Bandung, Banyuwangi dan Palembang. Instansi dan Pemda itu mendapatkan penghargaan atas komitmen dalam pemenuhan kebutuhan ASN dan penataan tenaga non-ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.
Dalam kesempatan tersebut, AHY datang langsung untuk menerima penghargaan tersebut. Dalam sambutannya, AHY bersyukur dan berterima kasih kepada Menteri ATR sebelumnya, Hadi Tjahjanto. Menurut dia, penghargaan ini merupakan hasil jerih payah menteri yang dia gantikan.
"Saya bersyukur. Saya sebagai menteri baru mengapresiasi apa yang telah dilakukan Menteri ATR sebelumnya yang telah bekerja keras," kata dia.
Agus mengatakan akan melanjutkan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di kementeriannya. Dia mengatakan ada dua hal yang akan dia tekankan soal peningkatan SDM ini, yaitu kapasitas dan integritas.
"Seharusnya tak harus memilih antara kapasitas dan integritas, tetapi kalau ada yg harus didahulukan integritas penting," kata dia.
Sebagaimana diketahui, pemerintah saat ini tengah berupaya menyelesaikan masalah tenaga honorer di Indonesia. Pada 2023, pemerintah resmi menghapus status tenaga honorer dari nomenklatur pegawai pemerintahan di Indonesia. Penghapusan status itu dikhawatirkan bakal membuat jutaan tenaga honorer terkena PHK masal.
Untuk menghindari hal tersebut, pemerintah dan DPR telah menyepakati solusi. Solusi itu adalah mengangkat tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Pengangkatan tersebut salah satunya akan dilakukan pada seleksi CASN 2024. Pemerintah menargetkan ada sekitar 1,7 juta honorer yang diangkat menjadi PPPK melalui mekanisme CASN tahun ini.
(rsa/mij)
