Jakarta - Calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, saat ini tengah dalam posisi unggul dalam rekapitulasi nasional yang digelar KPU. Prabowo telah unggul di 27 provinsi dan di ambang kemenangan sebagai pemenang Pilpres 2024.
Kini muncul sejumlah wacana terkait kontestasi politik saat Prabowo memimpin pemerintahan baru. Salah satu isu yang mencuat adanya usulan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi pimpinan koalisi partai politik di pemerintahan mendatang.
Di tengah isu tersebut, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat (Kabappilu PD) Andi Arief merespons wacana pemerintahan yang mengedepankan persatuan nasional. Andi Arief menawarkan dua opsi kepada Prabowo Subianto selaku calon presiden yang unggul penghitungan Pilpres 2024.
"Pemerintahan persatuan nasional itu hal biasa. Era Gus Dur dan Ibu Megawati juga menggunakan koalisi persatuan nasional," kata Andi Arief kepada wartawan, Jumat (15/3/2024).
Usulan Pembentukan Setgab Koalisi Pemerintahan
Selain pembentukan koalisi persatuan nasional, Andi Arief mengusulkan Prabowo memakai opsi pembentukan Setgab Koalisi Pemerintahan. Andi Arief menyebut Setgab ini pernah terbentuk pada 2009 atau era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Tergantung presiden terpilih mau menggunakan atau memilih opsi lain seperti Setgab 2009," ujar Andi Arief.
Andi Arief sedikit mengulas soal Setgab 2009. Saat itu, SBY selaku presiden merupakan Ketua Setgab 2009.
"Ketua Setgabnya kalau 2009 kan Pak SBY, ketua harian Pak Syarief Hasan," ujar dia.
Di tengah usulan Andi Arief ini, berkembang wacana untuk menjadikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pemimpin koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Lalu, apakah Jokowi bisa menjadi ketua Setgab andai Prabowo benar-benar menerapkan Setgab? Andi Arief menyebut bisa saja Jokowi menjadi ketua Setgab dengan catatan mewakili satu partai.
"Kalau Jokowi bisa saja, tapi harus mewakili satu partai. Keanggotaan koalisi kan pimpinan partai," kata Andi Arief.
Golkar Jawab Usulan Andi Arief
Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief menawarkan dua opsi untuk pemerintahan ke depan, yakni menggunakan koalisi persatuan nasional dan pembentukan Sekretariat Gabungan (Setgab) seperti di 2009. Mekeng menilai pembentukan Setgab di zaman SBY tak terlalu berdampak banyak.
"Yang penting pemerintahan itu didukung oleh koalisi partai yang cukup kuat sehingga lebih smooth perjalanannya di dalam bernegaranya. Dan menurut hemat saya, ya zaman Pak SBY ada Setgab atau koalisi nggak terlalu, nggak terlalu ini juga, saya melihatnya nggak terlalu banyak manfaatnya juga," kata Mekeng kepada wartawan, Jumat (15/3/2024).
Mekeng menyebut partai bakal sibuk mengurus urusan masing-masing. Hal inilah yang membuat pembentukan seperti Setgab, menurut Mekeng, tak efektif.
"Pada saat sudah terbentuk semua pada sibuk dengan masing-masing partainya masing-masing sibuk, pimpinan partainya sibuk akhirnya tidak efektif," ujar Mekeng.
"Jadi tentunya ini semua si presiden terpilih Pak Prabowo yang akan memutuskan dia lebih nyaman bentuknya kayak gimana. Karena belum ada contoh yang mengatakan bahwa koalisi ini atau Setgab lah itu efektif dan ini belum ada pengalaman yang ininya," sambungnya.
Ia mengatakan dinamika politik sampai saat ini terus berlangsung. Mekeng menegaskan jika keputusan tertinggi ada di tangan presiden terpilih.
"Tapi yang namanya poltik itu dinamika yang penting komunikasinya itu presiden yang terpilih itu lancar dengan partai-partai pendukungnya, itu aja. Kalau soal program-program itu kan mestinya program presiden ya, bukan koalisi," pungkasnya.
(ygs/ygs)
