JAKARTA, Gagasan kubu Presiden Terpilih Prabowo Subianto buat menambah jumlah kementerian seolah membuat kepemimpinannya terlihat lemah di hadapan mitra koalisinya, serta tidak sejalan efektivitas birokrasi. "Hal ini sekaligus sinyal bagi lemahnya posisi pak Prabowo di hadapan teman-teman koalisinya," kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti dalam keterangannya yang dikutip pada Jumat (10/5/2024).
Ray mengatakan, gagasan itu juga memperlihatkan Prabowo seolah terlihat lemah dalam menangani konflik-konflik kepentingan diperkirakan akan selalu hadir dalam pemerintahan. "Sinyal bagi lemahnya manajemen konflik di dalam kepemimpinan pak Prabowo-Gibran," ucap Ray.
Selain itu, gagasan penambahan kementerian juga dianggap menjadi sinyal buruk bagi pembentukan pemerintah yang efektif dan efesien. "Prinsip penting bagi negara yang ingin percepatan pembangunan adalah modernisasi birokrasi dan transparansi," ucap Ray. Ray mengatakan, rencana penambahan anggota kabinet justru berpeluang menambah birokrasi pemerintahan. Dampaknya, kata dia, justru akan berujung pada makin panjangnya birokrasi pengambilan keputusan.
Sebelumnya diberitakan, wacana menambah jumlah kementerian di bawah pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto, sudah mendapatkan dukungan dari elite Partai Gerindra. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman tidak memungkiri ada wacana menambah jumlah kementerian dari saat ini 34 menjadi 41 kementerian.
Menurut Habiburokhman, dalam konteks Indonesia, semakin banyak jumlah kementerian, justru baik bagi pemerintahan dan pelayanan publik. Karena, kata dia, Indonesia merupakan negara besar yang memiliki target sekaligus tantangan yang besar.
”Jadi, wajar kalau kami perlu mengumpulkan banyak orang (untuk) berkumpul di dalam pemerintahan sehingga menjadi besar,” ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/5/2024).
