JAKARTA, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menganggap mekanisme saling kontrol dan seimbang (checks and balances) mesti dijaga pada pemerintahan mendatang, meskipun Presiden terpilih Prabowo Subianto menyampaikan tidak ingin masa kepemimpinannya diganggu. Menurut Ketua Dewan Pimpinan Pusat PKB Luluk Nur Hamidah, mekanisme saling kontrol dan seimbang harus dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) karena kedaulatan berada di tangan rakyat, bukan pemerintah.
"Oleh karena itu mekanisme checks and balances itu tetap dan perlu untuk dilakukan dengan berbagai nuansanya," kata Luluk dalam program Satu Meja di Kompas TV, seperti dikutip pada Kamis (16/5/2024). Luluk menyatakan sepakat dengan penyampaian kritik yang konstruktif dan bermakna. Menurut dia, kritik yang dilakukan secara asal-asalan tidak akan bisa dipertanggungjawabkan dan berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan.
"Tetapi kalau misalnya kritik kemudian melakukan fungsi checks and balances itu justru demokrasi kita memberikan ruang yang seluas-luasnya," ujar Luluk. Seperti diberitakan sebelumnya, Prabowo menyampaikan pernyataan "jangan mengganggu" itu pada acara bimbingan teknis (bimtek) dan rakornas pilkada Partai Amanat Nasional (PAN) di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (9/5/2024) malam.
"Saya akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerja sama. Yang tidak mau diajak kerja sama tidak apa-apa. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silakan jadi penonton yang baik," ujar Prabowo. "Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerja sama, ya jangan mengganggu. Orang lagi mau kerja kok. Kita mau kerja. Kita mau kerja. Kita mau amankan kekayaan bangsa Indonesia," sambungnya.
Prabowo menjelaskan, dirinya tidak ingin ada lagi orang Indonesia yang menangis karena lapar. Dia menekankan rakyat Indonesia tidak boleh tidak bisa makan. "Saya yakin saudara tidak terima. Saya malu saya dikasih pangkat jenderal oleh rakyat. Saya dipilih oleh rakyat. Siang dan malam kita berpikir, saya berpikir, bagaimana rakyat Indonesia tidak ada yang lapar," jelas Prabowo.