JAKARTA — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyebut kenaikan Uang Kukiah Tunggal (UKT) sesuai dengan asas keadilan dan inklusifitas. Pernyataan itu dikritik Said Didu.
Eks Sekretaris Badan Usaha Milik Negara itu mempertanyakan kenapa kenaikan UKT disebut berasas keadilan. Ia menyebut Nadiem perusak negeri.
“Menteri ini betul-betul perusak negeri ini.
Kenaikan UKT demi keadilan?” ungkapnya dikutip fajar.co.id dari unggahannya di X, Kamis (23/5/2024).
Menurutnya, tidak ada keadilan jika pendidikan tinggi mahal. Karena itu artinya hanya orang kaya yang bisa mengenyam pendidikan.
“Mana ada keadilan jika hanya orang kaya yang bisa masuk Perguruan tinggi karena biayanya mahal,” ucapnya.
Didu berkesimpulan, kenaikan UKT jelas adalah sesuatu yang dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi.
“Intinya bahwa kebijakan kenaikkan UKT adalah rezim Jokowi,” pungkasnya.
Sebelumnya, pernyataan Nadiem yang menyebut kenaikan UKT sesuai asas keadilan diungkapkan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR RI mengenai kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Selasa, 21 Mei 2024.
Keadilan yang dimaksud Nadiem, UKT dibuat berjenjang berdasarkan golongan. Besarannya sesuai dengan kemampuan ekonomi mahasiswa.
“Artinya bagi mahasiswa yang mampu mereka membayar lebih banyak dan mahasiswa yang tidak mampu dia membayar lebih sedikit,” kata Nadiem di Gedung Nusantara 1 DPR RI, Senayan Jakarta, Selasa, 21 Mei 2024.
Adapun kenaikan UKT belakangan ini telah menuai protes yang meluas dari berbagai kalangan. Bukan hanya mahasiswa tapi juga dari politisi dan tokoh-tokoh
Kenaikannya disebut akibat dari Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 mengenai Standar Biaya Operasional Pendidikan pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di lingkungan Kemendikbud.
(Arya/Fajar)
