Mantan Kepala Staf Umum tentara Zionis Israel, Dan Halutz baru-baru ini mengeluarkan sebuah pernyataan blak-blakan terkait agresi negaranya di Palestina.
Pada Minggu (12/5/2024), Dan mengakui bahwa rezimnya tak akan bisa menyatakan kemenangan sekalipun mereka bisa menghancurkan semua yang ada di Jalur Gaza.
"Sudah banyak prajurit Israel yang tewas di Gaza dan di wilayah utara dengan sia-sia, karena perang ini tidak memiliki tujuan yang jelas," ungkap Halutz.
"Bahkan jika kita bisa benar-benar buat Gaza hancur, maka kami juga tidak akan bisa menunjukkan gambaran kemenangan," lanjut Halutz seperti yang dikutip Tribunnnews dari agensi berita Palestina, Sama.
"Satu-satunya gambaran yang akan dicatat dalam sejarah adalah kekalahan kita (Israel) setelah tanggal 7 Oktober (serangan Hamas), oleh karena itu kita harus berusaha dengan cara apa pun untuk membebaskan 132 sandera yang tersisa di Gaza," lanjutnya.
Ungkapan Halutz ini juga diamini Aviv Kohavi, mantan kepala staf umum rezim Zionis
Aviv mengakui bahwa tidak ada cara lain untuk menghentikan perang selain membebaskan semua tawanan yang disandera Hamas.
"Pengembalian 'sandera' dari Gaza sama dengan menghentikan perang," katanya.
Mantan Perdana Menteri, Ehud Olmert juga mengatakan kepada saluran berbahasa Arab sebelumnya bahwa operasi militer yang selama ini dilakukan tidak akan menghasilkan pembebasan para sandera.
Selain itu pihaknya juga terus mengkawal pemerintahan Benjamin Netanyahu yang dinilainya terlalu ngotot untuk terus melakukan serangan ke Palestina.
"Kami juga akan terus berusaha mencegah kabinet Benjamin Netanyahu mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan kepentingan Israel yang sesungguhnya" kata Olmert.
143 Negara Dukung Palestina jadi Anggota PBB Termasuk Korea Utara
Sementara itu, mayoritas anggota Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) turut menunjukkan dukungannya untuk mendukung resolusi keanggotaan penuh Palestina.
Tercatat ada 143 negara anggota PBB yang mendukung agar Palestina masuk menjadi anggota penuh.
Bahkan dukungan ke Palestina ini bisa menyatukan dua negara yang selalu bersiteru panas yakni Korea Selatan dan Korea Utara.
Hal ini dikemukakan oleh pihak kementerian luar negeri Pyongyang pada hari Minggu (12/5/2024).
Sama seperti halnya Korea Selatan, Korea Utara termasuk dalam 143 negara yang turut memberikan dukungannya agar Palestina masuk menjadi anggota penuh.
DIkutip Tribunnews dari Korea Herald, dalam kesempatan tersebut Pyongyang juga ikut mengkritik langkah Amerika Serikat yang terus menghalang-halangi resolusi tersebut.
Seperti yang diketahui sebelumnya, AS memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang akan mengakui keanggotaan penuh Palestina, sebuah status yang Palestina telah lama usahakan di PBB.
Palestina selama ini telah menjadi "negara pengamat nonanggota" di PBB sejak 2012.
Pernyataan tersebut muncul setelah Majelis Umum PBB mendorong Dewan Keamanan untuk memberikan "pertimbangan lebih lanjut" terhadap keanggotaan penuh Palestina pada Jumat (10/5/2024).
"Korea Utara sepenuhnya mendukungnya," kata juru bicara kementerian luar negeri Korea Utara dalam sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Korean Central News Agency,
Dalam pernyataannya, Korea Utara juga mencatat bahwa hak-hak Palestina telah dilanggar secara kejam oleh AS.
