Jakarta - Presiden terpilih Prabowo Subianto melempar pesan kepada pihak yang tidak mau bekerja sama untuk tidak mengganggu. PDIP hingga PKS merespons ucapan Prabowo tersebut. Apa kata keduanya?
Sebelumnya, Prabowo bicara hal tersebut dalam sambutannya di acara Bimtek dan Rakornas PAN di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (9/5/2024). Prabowo Subianto mengaku akan terus menjalin kerja sama dengan semua kekuatan. Meski begitu, dia tidak mempermasalahkan jika masih ada yang tidak mau untuk diajak kerja sama.
"Indonesia tidak bisa dibendung. Kecuali elit Indonesia tidak bisa atau tidak mau kerja sama. Kuncinya itu. Dengan demikian, saya akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerja sama. Yang tidak mau diajak kerja sama tidak apa-apa," kata Prabowo.
Prabowo blak-blakan meminta kepada mereka yang tidak mau diajak kerja sama agar tidak mengganggu. Dia menekankan pihaknya hanya ingin bekerja untuk mengamankan kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia.
"Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silahkan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerja sama, ya jangan mengganggu. Orang lagi pada mau kerja kok. Kita mau kerja, kita mau kerja, kita mau amankan kekayaan bangsa Indonesia," ujar Prabowo.
Prabowo juga menegaskan tidak boleh lagi ada masyarakat Indonesia yang kelaparan. Dia mengatakan tidak boleh ada anak yang menangis kelaparan.
"Kita mau hilangkan kelaparan. Tidak boleh ada orang Indonesia yang lapar, tidak boleh ada anak-anak yang menangis karena tidak makan. Tidak boleh," imbuhnya.
PDIP Sebut yang Bisa Ganggu Justru yang di Dalam
Senior PDIP Hendrawan Supratikno menyebut yang akan mengganggu jalannya roda pemerintahan justru dari internal. Ia menyinggung pihak yang pihak yang berebut kursi di dalam pemerintahan.
"Bukankah yang bisa mengganggu biasanya yang ada di dalam? Yang rajin bersiasat biasanya mereka yang sibuk berburu kursi dan rejeki lebih besar dari akses kekuasaan?" kata Hendrawan kepada wartawan, Jumat (10/5/2024).
Hendrawan menyebut pihak di luar pemerintah biasanya hanya melakukan kritik dan kontrol. Menurutnya, kestabilan sebuah koalisi atau pemerintah tidak ditentukan oleh tekanan dari pihak eksternal.
"Dalam Game Theory, stabilitas kartel (koalisi) lebih ditentukan oleh tarik menarik kepentingan internal, bukan oleh tekanan eksternal," ucapnya.
PKS Nilai Pemerintah Cukup Dikontrol
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera setuju dengan Prabowo terkait hal tersebut. Mardani menyebut pemerintah cukup dikontrol.
"Bagus, pemerintah jangan diganggu. Kontrol saja," kata Mardani kepada wartawan, Jumat (10/5/2024).
Mardani menilai fungsi kontrol terhadap pemerintah perlu diperkuat. Dia pun membanggakan posisi PKS yang selama 10 tahun menjadi oposisi pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
"Justru fungsi kontrol yang harus diperkuat. PKS selama 10 tahun pemerintahan Jokowi selalu istiqomah jadi oposisi yang kritis tapi konstruktif," ucapnya.
(eva/ygs)