Jakarta - Gerindra membalas Mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang menyinggung akomodasi politik soal isu jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo-Gibran akan bertambah dari sebelumnya. Gerindra menegaskan perihal kementerian itu adalah hak pemenang pilpres.
Sebelumnya muncul isu kalau jumlah kementerian di kabinet Prabowo nantinya akan bertambah. Ganjar mengkritisi isu tersebut. Ia menilai hal itu tak sesuai dengan undang-undang.
"Setahu saya undang-undang itu sudah membatasi jumlahnya. Maka kalau lebih dari itu pasti tidak cocok atau tidak sesuai dengan undang-undang," kata Ganjar Pranowo kepada wartawan di sekretariat Barikade 98, Selasa (7/5/2024).
"Maka yang mesti kita ingatkan bahwa dalam politik akomodasi tidak bisa kita melanggar ketentuan. Maka kalau mau mengakomodasi dari kelompok-kelompok yang sudah mendukung tentu tempatnya tidak di situ. Saya kira pasangan terpilih pasti bisa sangat bijaksana bisa menentukan," sambung dia.
Ganjar berpendapat, penambahan jumlah pos kementerian akan cenderung dianggap 'bagi-bagi kue'. Hal itu tidak sesuai semangat perjuangan.
"Makanya kalau dalam konteksnya bagi-bagi kue politik akomodasi hasilnya tidak sesuai dengan spirit perjuangan kita dan akan dituliskan dalam undang-undang," ungkapnya.
Menurut mantan Gubernur Jawa Tengah itu, pos kementerian seharusnya diisi oleh seorang ahli. "Maka yang paling bagus kabinetnya adalah zaken kabinet atau kabinet ahli dan efisien yang bisa merespons perubahan global yang sekarang sangat turbulance building," ucap dia.
Karena hal itu, Ganjar pun tegas mengambil posisi sebagai oposisi pemerintahan. Katanya, upaya itu dilakukan agar ada kontrol kepada pemerintah yang memimpin.
"Saya kira itu yang penting untuk dilakukan pada pemerintahan ini. Maka kita akan melakukan dukungan dengan cara mengontrol agar kemudian jalannya pemerintah jauh lebih baik," cetusnya.
Gerindra Tekankan Hak Pemenang
Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mempertanyakan balik apakah politik akomodasi sebagai hal yang salah. Menurutnya, mengakomodasi pihak yang sudah berjuang dalam pemenangan pilpres bukan lah persoalan.
"Saya tanya kembali, apakah misalnya kita mengakomodasi kawan-kawan yang sudah berjuang bersama-sama untuk kemudian membangun Indonesia ke depan itu apakah salah? Gitu loh," ucap Dasco di Tavia Heritage Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (9/5/2024).
Dasco menyebut hal itu sepenuhnya merupakan hak pihak yang memenangkan Pilpres 2024. "Itu kan adalah hak pemenang. Kita juga kemudian kalau ada yang menang dia mau mengakomodasi, kita juga nggak pusing," katanya.
Sementara Waketum Partai Gerindra Habiburokhman menganggap wajar jika nantinya kabinet Prabowo-Gibran memerlukan keterlibatan banyak pihak. Dia menilai kabinet gemuk demi kenegaraan merupakan hal baik untuk menjawab tantangan ke depan.
"Kalau gemuk dalam konteks fisik seorang per orang itu kan tidak sehat, tapi dalam konteks negara, jumlah yang banyak itu artinya besar, buat saya bagus. Negara kita kan negara besar. Tantangan kita besar, target target kita besar," kata Habiburokhman kepada wartawan di kompleks gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/5).
"Wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang, berkumpul dalam pemerintahan sehingga jadi besar," imbuhnya.
Habiburokhman menepis pandangan jika penambahan pos menteri untuk mengakomodasi dukungan politik. Dia menyerahkan ke Prabowo ihwal wacana penambahan pos kementerian itu.
"Masukan dari masyarakat kami terima, tapi itu tadi, kewenangan membentuk kabinet, formasinya seperti apa, jumlahnya berapa, secara substansi, baik konstitusi itu ada di Pak Prabowo, sebagai president elected," sambungnya.
(eva/dek)
