Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin (THN Amin) berkeyakinan penyaluran bantuan sosial (Bansos) yang dilakukan pemerintah di tahun politik ditujukan untuk mendongkrak suara Paslon Prabowo-Gibran.
Keteguhan itu diyakini THN Amin, meski sejumlah menteri telah menjelaskan pada sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), bahwa pemberian Bansos demi menjaga daya beli masyarakat kelompok miskin.
Ketua THN Timnas Amin, Ari Yusuf Amir, mengatakan, Bansos efektif untuk meningkatkan perolehan suara petahana atau kandidat yang didukung petahana. Dalam hal ini calon yang didukung Presiden Joko Widodo.
“Dalam kondisi terburuk, kandidat yang tidak kompeten namun didukung petahana akan memiliki kemungkinan terpilih lebih tinggi dibanding kandidat yang jauh lebih kompeten," kata Ari Yusuf lewat keterangan tertulisnya, Minggu (7/4).
THN Amin menilai pernyataan para menteri yang bersaksi dalam PHPU di Mahkamah Konstitusi (MK) tidak sesuai dengan yang terjadi di masyarakat.
Empat menteri itu adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto; Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati; dan Menteri Sosial, Tri Rismaharini.
"Kami punya beberapa bukti dan sudah kami sampaikan kepada majelis hakim,” tegas Ari.
