Hal itu disampaikan Risma dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Risma mengatakan, hal itu terjadi karena BLT El Nino dikeluarkan.
"Anggaran kami turun dari Rp 87,275 triliun turun menjadi Rp 79,214 triliun. Hal ini karena belanja BLT El Nino keluar dari bantuan 2024," katanya dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2024).
Lebih lanjut, anggaran Kemensos tahun ini Rp 79,21 triliun itu terdiri dari Rp 78,05 triliun untuk perlindungan sosial (perlinsos). Jumlah tersebut sekitar 98,54% dari anggaran. Kemudian, Rp 1,15 triliun untuk dukungan manajemen atau 1,46% dari anggaran.
Pada 2023, Kemensos mendapatkan anggaran Rp 87,27 triliun. Dari anggaran tersebut, sebanyak Rp 86,10 untuk perlindungan sosial, sementara Rp 1,75 triliun atau sebesar 1,35% untuk dukungan manajemen.
Turunnya anggaran Kemensos disorot Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo. Ia mempertanyakan dikeluarkannya anggaran BLT El Nino dari anggaran Kemensos ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. 'Hilangnya' anggaran BLT El Nino ini membuat anggaran Kemensos turun tahun ini menjadi Rp 79,21 triliun, dari tahun sebelumnya Rp 87,27 triliun.
"Untuk sektor El Nino dikeluarkan maksudnya apakah usulan 2023 untuk realisasi 2024 memang sudah tidak dianggarkan lagi untuk Kemensos, ataukah memang ada kebijakan di tingkat kemudian setelah pembahasan anggaran kemudian itu dikeluarkan?" tanya Suhartoyo.
Merespons hal tersebut, Sri Mulyani menerangkan, pada 2023 bantuan El Nino disalurkan dalam bentuk beras dan BLT atau tunai. Bantuan beras disalurkan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas), sementara BLT disalurkan Kemensos.
Sri Mulyani mengatakan, bantuan El Nino merupakan anggaran tambahan yang telah disetujui oleh DPR. "Itu tambahan, jadi kita memberikan tambahan di tengah anggaran 2023 namun sudah mendapatkan persetujuan juga dari DPR," katanya.
Dalam mekanisme anggaran bisa saja sumber anggaran ada di dalam cadangan bendahara umum negara. Cadangan tersebut digunakan saat dibutuhkan suatu tambahan. Hal itu seperti BLT El Nino.
"Dan mekanisme yang dilakukan kami mengambil dari bendahara umum negara kemudian disalurkan seperti BLT El Nino," katanya.
Lanjut Sri Mulyani, pada 2024 yang telah dianggarkan adalah bantuan pangan yang ada di Bapanas. Sementara, BLT El Nino belum dieksekusi hingga saat ini dan namanya menjadi mitigasi risiko pangan. Dia megatakan, jika dieksekusi maka anggaran di Kemensos akan bertambah.
"Akan ditambahkan anggarannya, namun tadi Bu Mensos mengatakan belum memulai. Sampai hari ini kami di Kemenkeu belum mendapatkan dokumen dari Kemensos untuk bisa mengeksekusi bantuan mitigasi pangan tersebut. Jadi belum ada pelaksanaannya," katanya.
(acd/ara)
