Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak lolos ambang batas parlemen usai perolehan suaranya di Pileg 2024 tidak lebih dari 4 persen. Meski begitu, Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono dinilai mampu meredam kondisi di internal partainya tersebut.
Hal ini disampaikan oleh Pakar Politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin. Muhamad Mardiono dinilai akan mampu meredam konflik dalam tubuh partai yang mungkin muncul karena fakta PPP yang tidak lolos ke Senayan.
"Jadi kalau soal konfliknya itu bisa diredam, diselesaikan, bisa sementara waktu selesai. Tapi yang jadi masalah PPP sangat kasihan tidak lolos ke Senayan," kata Ujang dalam keterangannya, Sabtu (13/4/2024).
Ujang menilai tak lolosnya PPP di Pileg 2024 inilah yang harus menjadi fokus utama Mardiono. Menurutnya, Mardiono juga harus mulai mencari untuk mengupayakan agar PPP bisa lolos ke Senayan.
"Itu yang harusnya jadi perhatian Mardiono. Bukan hanya harus meredam konflik tapi juga bagaiman bisa meloloskan PPP ke Senayan," ucap dia.
Terpisah, Direktur Eksekutif Center for Strategic on Islamic and International Studies (CSIIS) Sholeh Basyari menilai langkah PPP mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi sudah tepat. Tugas penting Mardiono, kata dia, saat ini yaitu menyiapkan sejumlah dokumen, bukti, dan data-data penting yang dimiliki PPP.
"Menyiapkan dokumen, bukti dan data yang dimiliki PPP layak diapresiasi. Upaya itu bermanfaat bagi PPP dan lebih-lebih bagi MK dalam menjaga marwahnya," jelas Sholeh dihubungi terpisah.
Sholeh menyebut sebagai orang nomor satu di PPP, Mardiono tak boleh bermain mata pada proses sidang di MK dan hanya fokus pada bukti dan fakta yang ada. Terlebih, sambungnya, salah satu hakim konstitusi kini dijabat oleh Arsul Sani, salah satu mantan petinggi di PPP.
"MK tengah berusaha sangat serius meneguhkan kembali dirinya sebagai lembaga peradilan paling bergengsi di republik ini. Desas desus, isu, soal garansi ini itu tak boleh terjadi," ujar Sholeh.
(maa/maa)
