Jakarta, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu memastikan parpolnya menghormati hasil rapat pleno terbuka Hasil Pemilu 2024 yang ditetapkan KPU.
"Sebagai partai politik yang berkomitmen pada prinsip-prinsip demokrasi dan proses pemilu, PKS menghormati keputusan yang diambil oleh KPU," ucap Syaikhu dalam keterangan resminya, Jumat (22/3).
Meski begitu, Syaikhu menuturkan PKS memberikan pelbagai catatan kritis terkait proses pemilu 2024, karena banyaknya dugaan pelanggaran. Ia menganggap proses pemilu kali ini penuh ketegangan yang rusak demokrasi.
"Proses ini, sayangnya, penuh dengan drama dan ketegangan yang merusak sendi-sendi demokrasi," ucap dia.
Syaikhu kemudian menyoroti praktik politik uang (money politics) yang masih menjamur jelang pencoblosan yang mengarahkan pilihan warga. Ia mendorong agar tindakan ini bisa ditindak tegas.
"Hal ini seharusnya memicu tindakan tegas dari penyelenggara pemilu untuk menjaga integritas proses demokrasi. Kami berharap agar tindakan pencegahan dan penindakan terhadap praktik money politics dapat diperkuat," kata dia.
Tak hanya itu, Syaikhu turut menyoroti banyaknya pelanggaran etika oleh KPU dan Bawaslu. Imbasnya, penyelenggara pemilu ini mendapatkan sanksi-sanksi keras dari DKPP.
Syaikhu kemudian mendukung Tim Hukum AMIN yang akan membawa perselisihan hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK) lantaran ada dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
"PKS juga menunggu dengan sabar keputusan yang akan diambil oleh Mahkamah terkait sengketa hasil pemilu," kata Syaikhu.
"Semoga proses ini berjalan dengan baik dan menghasilkan keputusan yang adil dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," tambahnya.
PKS merupakan salah satu pengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) bersama PKB dan NasDem. Namun pasangan ini kalah dari pasangan Prabowo-Gibran.
Prabowo-Gibran menang dengan 96.214.691 suara sah berdasarkan ketetapan KPU. Mereka menyapu kemenangan di 36 provinsi dan luar negeri.
(rzr/kid)
