Pasalnya, hingga hari ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menetapkan presiden terpilih dan penghitungan suara masih berlangsung.
"Kalau belum ada ketetapan dan sudah dimulai ada persoalan etika lagi di sini," kata Anies di restoran Mister Monster Jakarta, Jalan Danau Sunter Barat, Jakarta Utara, Jumat (1/3).
Di sisi lain Anies menyebut, mengakomodasi program paslon yang terpilih dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) adalah hal yang baik.
Tapi akomodasi itu harus dilakukan setelah proses pemilu selesai, baik dari penghitungan oleh KPU hingga sengketa selesai.
"Nah sesudah itu pemerintah berdasarkan keputusan penyelenggara Pemilu memanggil pemenang, menanyakan apa programnya, apa yang harus dimasukkan ke dalam RAPBN, nah itu baik," tandasnya.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan alasan pemerintah memasukan program makan siang gratis dalam RAPBN 2025 mendatang. Menurutnya hal itu supaya program bisa dilakukan dengan lancar pada tahun 2025 mendatang.
"Kita kan minta arahan pak Presiden Joko Widodo bahwa pemerintahan itu berlanjut. Keberlanjutan. Oleh karena itu program yang memerlukan anggaran itu dipersiapkan di earmarking di RAPBN 2025," jelasnya usai sidang kabinet, Senin (26/2).