Jakarta - Ketua DPP PKB Daniel Johan mengkritik usulan PSI terkait opsi fraksi threshold. Dia menyebut usulan tersebut semakin memperkuat pragmatisme politik yang lepas dari ideologi dan visi dalam membangun bangsa.
"Kan UU no 7 sudah jelas tidak mengenal istilah fraksi threshold, dan ide ini semakin memperkuat pragmatisme politik yang lepas dari ideologi dan visi dalam membangun bangsa," kata Daniel kepada wartawan, Sabtu (2/3/2024).
Daniel mengatakan setiap keputusan DPR memiliki akar dengan ideologi dan visi suatu partai. Oleh sebab itu, kata dia, jika ada satu partai 'menumpang' atau gabungan partai di fraksi, maka ideologinya akan berbeda-beda.
"Keputusan DPR itu kan punya akar dengan ideologi dan visi suatu partai, nah ini fraksi ada tapi numpang dengan posisi partai yang ideologinya gado-gado. Jadi kita harus pelajari lebih detail dan mendalam keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) ini karena berimplikasi terhadap proses konsolidasi demokrasi," ucap Daniel.
"Jangan Indonesia dibuat semakin liberal yang semakin mencabut kita dari akar jati dirinya sendiri," imbuhnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie mengusulkan opsi fraksi threshold sebagai pengganti parliamentary threshold. Grace Natalie awalnya menegaskan PSI bukanlah penggugat syarat ambang batas DPR yang baru-baru ini diputuskan MK. Grace merespons narasi di media sosial yang menarasikan putusan MK ini menguntungkan PSI.
"Yang mengajukan tuntutan kan Perludem. Dan memang upaya ini konsisten dilakukan sudah lama, bukan baru-baru ini," kata Grace saat dikonfirmasi, Jumat (1/3/2024).
Grace menyebut langkah yang dilakukan Perludem sudah tepat agar tak ada lagi suara rakyat yang terbuang imbas aturan PT 4%. Grace menyebut suara partai politik yang tidak lolos parlemen sangat signifikan apabila digabungkan.
"Kami mengapresiasi putusan tersebut dan upaya dari teman-teman Perludem agar tidak ada suara rakyat yang terbuang. Suara partai-partai nonparlemen kalau digabung sangat signifikan mencapai 9,79%," kata Grace.
(fas/idh)
