Tepi Barat - Nama pemimpin gerakan Fatah yang dipenjara oleh Israel, Marwan Al-Barghouti, kini menjadi pusat perhatian. Dia mungkin akan menjadi salah satu tahanan yang dilepaskan dalam kesepakatan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas.
Nama Barghouti bahkan telah muncul sebagai calon potensial presiden Otoritas Palestina.
Kelompok Hamas yang menyandera warga Israel usai serangan 7 Oktober lalu menegaskan bahwa Barghouti harus dibebaskan dalam kesepakatan baru tentang pertukaran tahanan dan sandera.
Osama Hamdan, seorang pemimpin Palestina di Hamas, mengatakan kepada BBC News Arab, "Sebagai sebuah gerakan, kami telah mengambil posisi jelas yang kami pegang, yaitu pembebasan semua napi dan tahanan di penjara-penjara pendudukan [Israel] tanpa kecuali."
Hamdan menambahkan, "Kami menganggap ini sebagai misi nasional. Setiap tahanan yang mengorbankan dirinya untuk Palestina harus diperlakukan sama."
"Ini sebenarnya yang kami lakukan dalam operasi Wafa al-Ahrar [sebutan Hamas untuk pertukaran tahun 2006 antara tentara Israel Gilad Shalit dengan napi Palestina di penjara-penjara Israel]," ujarnya kemudian.
Menurut surat kabar Israel Ma'ariv, Barghouti telah dipindahkan dari Penjara Ofer ke penjara lain yang tidak disebutkan namanya pada Februari lalu.
Dia pun ditempatkan di sel isolasi setelah "otoritas penjara Israel menerima informasi yang menunjukkan bahwa al-Barghouti bekerja melalui beberapa salurannya untuk melakukan gangguan di Tepi Barat dalam upaya untuk memicu pemberontakan ketiga."
Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, menyambut baik pemindahan Barghouti ke sel isolasi.
Namun, Komisi Urusan Tahanan dan Pembebasan Palestina mengecam pengurungan Barghouti di sel isolasi itu.
Israel menolak membebaskan Barghouti.
Gerakan Fatah
Barghouti memulai aktivitas politiknya pada usia 15 tahun melalui gerakan Fatah, yang dipimpin oleh mendiang Yasser Arafat.
Ketika karier politiknya berkembang, ia menggalang dukungan untuk perjuangan Palestina.
"Ketika saya, dan gerakan Fatah yang saya ikuti, sangat menentang serangan dan penargetan warga sipil di Israel, tetangga masa depan kami, saya juga berhak untuk melindungi diri saya sendiri, melawan pendudukan Israel di negara saya dan memperjuangkan kebebasan saya,"
"Saya masih mengupayakan hidup berdampingan secara damai antara negara Israel dan Palestina yang setara dan merdeka, berdasarkan penarikan penuh dari wilayah Palestina yang diduduki pada tahun 1967."
"Sejujurnya, kami lelah selalu menyalahkan sikap keras kepala Israel padahal yang kami cari hanyalah penerapan hukum internasional."
Analis politik mengatakan kepada BBC News Arab bahwa Barghouti, yang dipenjara oleh Israel sejak tahun 2002, bisa menjadi "pilihan konsensus" untuk mengambil alih kekuasaan Palestina dan bersiap menjadi pemimpin berikutnya jika kesepakatan tercapai.
Brigade Syahid Al-Aqsa
Barghouti ditangkap dalam Operation Defensive Shield pada tahun 2002, ketika Israel menuduhnya mendirikan kelompok militer Brigade Syahid Al-Aqsa, sebuah klaim yang dibantahnya.
Organisasi tersebut disebut melakukan serangkaian serangan mematikan terhadap tentara dan pemukim Israel.
Barghouti kemudian dijatuhi lima hukuman penjara seumur hidup, yang ditambah 40 tahun penjara atas keterlibatannya.
Dia menolak mengakui otoritas pengadilan Israel.
Istrinya, Fadwa, mengatakan kepada BBC News Arab: "Tuduhan itu diajukan bukan karena dia melakukan tindakan tersebut dengan tangannya sendiri, melainkan karena dia adalah seorang pemimpin."
Fadwa, seorang pengacara, mengatakan bahwa selama interogasi, Barghouti menolak "semua tuduhan terhadapnya," dan "membantah tuduhan bahwa dia mendirikan Brigade Syahid Al-Aqsa."
Mungkinkah Barghouti menjadi presiden Palestina?
Perwakilan Hamas, Osama Hamdan, yakin reputasi Barghouti akan memberikan dampak positif.
"Tidak diragukan lagi, seseorang seperti Marwan Barghouti memiliki sejarah revolusioner, dan beberapa orang mungkin melihat ini sebagai hal yang membuat dia memenuhi syarat untuk menjadi seorang pemimpin, dan kami menghormatinya, namun sebagai sebuah gerakan, kami pada prinsipnya belum membahas masalah ini..."
"Kami percaya pendirian kami jelas: bahwa rakyat Palestina menentukan kepemimpinan mereka melalui pemilu, di mana rakyat Palestina memutuskan siapa yang mewakili mereka, dan setiap orang harus menghormati keinginan ini."
Dalam jajak pendapat pemilih Otoritas Palestina pada bulan Desember 2023, Barghouti lebih populer dibandingkan kandidat lainnya secara keseluruhan.
Hamas telah lama berkampanye mendorong pembebasan Barghouti.
Sebuah pernyataan dari Khalil al-Hayya, kepala Kantor Hubungan Arab dan Islam Hamas, dipublikasikan di akun Telegram gerakan tersebut pada November 2021.
Dia berkata, "Kami berupaya untuk menyertakan pemimpin Marwan Barghouti dan Ahmed Saadat [Sekjen Front Rakyat Pembebasan Palestina-PFLP] dalam daftar nama kesepakatan pertukaran."
Israel pernah menolak membebaskan Barghouti pada tahun 2011 sebagai bagian dari pertukaran antara tentara Israel Gilad Shalit dengan tahanan Palestina yang dipenjara di Israel, termasuk pembebasan pemimpin Hamas di Gaza, Yahya Sinwar.
Analis dan peneliti politik Oraib Al-Rantawi mengatakan potensi penyerahan Barghouti kepada Otoritas Palestina dapat dikaitkan dengan kesepakatan pertukaran antara Hamas dan Israel.
Hamdan mengatakan Israel menghalangi kesepakatan seperti itu.
Pertukaran tahanan
Al-Rantawi mengatakan kepada BBC News Arab bahwa pembebasan Barghouti bergantung pada apakah Israel akan "mengorbankan sandera untuk menghindari membuat konsesi dan melanjutkan perang tanpa memprioritaskan pembebasan warga Israel yang ditahan oleh Hamas."
Namun, ia berpandangan bahwa "tekanan Amerika dan dari internal Israel akan mempersulit Netanyahu [Perdana Menteri Israel] untuk memilih opsi ini, sehingga ia mungkin akan memilih kesepakatan pertukaran tahanan dan sandera."
Benjamin Netanyahu menggambarkan tuntutan Hamas untuk membebaskan sejumlah besar warga Palestina sebagai "delusi".
Berpotensi bebas
Pada tahun 2009, dari dalam penjara, Barghouti menanggapi sebuah pertanyaan tentang kemungkinan pencalonannya (sebagai presiden), dengan menulis, "Ketika rekonsiliasi nasional tercapai dan ada kesepakatan untuk mengadakan pemilu, saya akan membuat keputusan yang tepat."
Pada tahun 2021, meski dipenjara, ia mencalonkan diri dalam pemilihan presiden Palestina. Namun, Presiden saat ini, Mahmoud Abbas, membatalkan pemilu tersebut, dengan alasan penolakan Israel untuk mengizinkan Yerusalem Timur ambil bagian.
Namun Al-Rantawi mengatakan, "Perlawanan akan menuntut pembebasan Marwan dan rekan-rekannya."
Meir Masri, seorang profesor ilmu politik di Universitas Ibrani Yerusalem dan anggota Komite Sentral Partai Buruh Israel, mengatakan kepada BBC News Arab bahwa sulit membayangkan pemerintah Israel mengambil langkah seperti itu, "karena preseden sejarah," mengacu pada kesepakatan yang membebaskan Sinwar.
Alasannya antara lain adalah "Barghouti menjalani beberapa hukuman seumur hidup," dan juga penolakan kelompok sayap kanan Israel terhadap pembebasan yang Masri gambarkan sebagai "teroris."
Solusi dua negara
Seorang penulis dari Israel,Gershon Baskin, menulis di surat kabar Haaretz pada Januari bahwa masa transisi setelah perang Gaza membutuhkan "seorang pemimpin Palestina yang mampu mendorong persatuan Palestina dan berkomitmen untuk perlucutan senjata di wilayah tersebut."
"Pemimpin tersebut bisa jadi adalah Barghouti."
Baskin menekankan bahwa Barghouti "masih mendukung solusi dua negara".
Sementara itu, diplomat Amerika dan Presiden Dewan Kebijakan Timur Tengah, Gina Winstanley, mengatakan kepada BBC, "Pemerintah Israel saat ini telah menyatakan dengan jelas bahwa mereka tidak memiliki kemauan atau niat untuk melanjutkan solusi dua negara."
"Dibutuhkan banyak upaya dari komunitas internasional untuk membawa mereka ke sana. Namun, ini adalah satu-satunya cara untuk memutus siklus kekerasan yang mengerikan antara Palestina dan Israel."
Winstanley menambahkan bahwa bahkan jika Barghouti dibebaskan, "tidak ada jalan yang jelas menuju solusi dua negara..."
"Perdana menteri Israel saat ini mungkin tidak akan berkuasa dalam jangka panjang, namun menggerakkan pemimpin Israel ke arah perundingan adalah hal yang diperlukan, tetapi tidak mudah."
Mengapa Barghouti menjadi pilihan?
Tarek Fahmi, Direktur Unit Studi Israel di Pusat Studi Timur Tengah Nasional, yakin Israel tidak mungkin membebaskan Barghouti.
Dia mengatakan kepada BBC, "Marwan memiliki sejarah revolusioner yang hebat, namun Israel tidak akan membiarkan dia dibebaskan [untuk] mengambil alih kepemimpinan otoritas [Palestina] saat ini. Mungkin ada tokoh lain yang diusulkan, dan sebenarnya dia tidak akan menjadi presiden."
Namun, Winstanley berpendapat bahwa "pembebasan Marwan Barghouti akan menjadi langkah strategis Israel, karena ia dianggap sebagai pilihan yang layak bagi kepemimpinan non-Hamas untuk Palestina."
Al-Rantawi memandang pembebasan Barghouti adalah demi kepentingan Hamas.
Dia mengatakan hal itu akan membangun kembali Fatah, membantu menghidupkan kembali Organisasi Pembebasan Palestina, menciptakan rekonsiliasi dan membangun kesatuan bagi rakyat Palestina.
Namun bisakah Barghouti menjalankan Otoritas Palestina dari dalam selnya?
Al-Rantawi mengatakan salah satu usulannya adalah Barghouti akan menjadi presiden dari sel penjaranya. Lalu, wakil presiden akan mengambil peran seremonial dan Israel kemudian akan ditekan untuk melepaskan Barghoutti untuk memerintah secara efektif.
Di sisi lain, Meir Masri berpendapat bahwa pengambilan alih kekuasaan oleh Barghouti dari dalam penjara adalah "usulan yang tidak realistis".
Menurut Masri, Israel tidak akan merasakan tekanan untuk membebaskannya.
Ditambah lagi, Barghouti tidak akan efektif memerintah dari lokasi yang terisolasi dengan sedikit akses komunikasi.
Al-Rantawi yakin Barghouti "relatif moderat", dibandingkan dengan beberapa pemimpin Palestina lainnya.
Dia mengatakan "kepribadiannya yang nasional dan pemersatu, tidak berafiliasi dengan arus ekstremis dalam gerakan nasional Palestina, membuatnya populer dan diterima oleh mayoritas faksi."
Otoritas Palestina belum menanggapi permintaan komentar hingga berita ini diterbitkan.
(nvc/nvc)
