Jakarta, Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali menilai calon presiden Ganjar Pranowo tak pantas bicara hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Ahmad menganggap gagasan semacam itu seharusnya keluar sebelum hari pencoblosan dan bukan terlontar dari pihak yang kalah.
"Pak Ganjar menurut saya tidak pantas bicara itu karena dia kan menjadi orang yang kalah. Kenapa inisiatif itu enggak dilaporkan di awal? Menurut saya kalau terjadi kecurangan bukan baru sekarang, ini sudah terjadi sebelum pencoblosan," ujar Ahmad, Jumat (23/2).
"Aneh saja kalau baru sekarang dia bicara, aneh aja menurut saya kalau baru sekarang kita bicara tentang kecurangan," ia menambahkan.
Menurut real count Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ganjar dan wakilnya Mahfud MD berada di posisi buncit dengan perolehan 17 persen dari 75 persen suara yang masuk.
Ahmad juga menegaskan hak angket bukan hak calon presiden melainkan DPR. Namun, partai pengusung capres bisa mengusulkan ide tersebut ke parlemen.
"Kecuali Pak Muhaimin kan ketua partai, kecuali lain-lain kan harus konsul sama parpol dan pengusungnya," ujar dia.
Muhaimin Iskandar merupakan ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus calon wakil presiden dari Anies Baswedan.
PKB, NasDem, dan PKS tergabung dalam Koalisi Perubahan yang mengusung Anies-Imin di pilpres tahun ini
Tunggu sikap PDIP
Menyoal angket, Ahmad mengatakan NasDem belum mengambil keputusan apapun. Partai ini, lanjut dia, ingin mendengar sikap PDIP terlebih dahulu.
"Sampai hari ini kita belum dengar sikap PDIP, kemarin Pak Sekjen NasDem kan sudah menyampaikan pernyataannya kan, mendukung (angket) tapi menunggu PDIP," ungkap dia.
Senada, Sekretaris Jenderal Nasdem Hermawi Taslim juga punya penilaian serupa.
Pernyataan dia terungkap usai bertemu Sekjen PKS Aboe Bakar Dan Sekjen PKB Hasanuddin Wahid menggelar pertemuan di NasDem Tower, Kamis.
.
"Kami utuh tiga partai akan berada bersama PDIP dan kita menunggu action PDIP sebagai inisiator," ujar Hermawi.
Meski demikian, dia mengaku belum berkomunikasi dengan kubu Ganjar soal dukungan mereka. Namun, Sekjen itu menegaskan siap berada di belakang PDIP mendukung usulan hak angket.
Hermawi juga mengaku sudah menyiapkan sejumlah barang bukti berupa dokumen dan saksi untuk dibawa ke DPR.
Ganjar sempat melontarkan gagasan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan dalam pemilu pada awal pekan ini.
Langkah tersebut menjadi salah satu upaya untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait penyelenggaraan Pilpres.
"Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024," kata Ganjar dalam keterangan tertulis awal pekan ini.
Lebih lanjut, dia mengatakan dugaan kecurangan di Pilpres 2024 harus ditangani.
Ganjar juga membeberkan usulan hak angket di DPR telah dibahas dalam rapat Tim Pemenangan Nasional (TPN) pada pertengahan Februari lalu.
(isa/bac)
