Jakarta, Buku karangan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berjudul 'Pilpres 2024 & Cawe-Cawe Presiden Jokowi, The President Can Do No Wrong' kembali diungkit publik usai putra sulungnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN di kabinet pemerintahan Joko Widodo.
Publik menilai langkah AHY yang kini menjabat Ketua Umum Partai Demokrat itu bertolak belakang dengan apa yang menjadi pandangan SBY di buku tersebut.
Berdasarkan hasil rangkuman CNNIndonesia.com, buku Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY yang bersampul merah hitam itu berisi kritik ke Jokowi terhadap Pilpres 2024. Buku yang dirilis pada 26 Juni 2023 ini ditulis dan ditujukan khusus oleh SBY untuk jajaran kepemimpinan dan kader Partai Demokrat di seluruh tanah air.
SBY menuangkan buah pikiran dan kritiknya ke dalam 27 halaman. Ada beberapa poin yang menjadi kritik SBY seperti dari isu penjegalan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres), endorsement Jokowi terhadap capres tertentu di Pilpres 2024, hingga upaya PK KSP Moeldoko di Mahkamah Agung (MA) terkait kursi ketum partai Demokrat.
SBY juga mengaku mendapat informasi bahwa Jokowi akan cawe-cawe dalam Pilpres 2024 serta berkehendak bahwa pasangan capres-cawapres hanya ada dua pasangan calon (paslon).
Singgung isu penjegalan Anies
SBY menilai Jokowi bisa saja melakukan penjegalan lewat langkah politik agar Anies Baswedan gagal tampil sebagai Capres pada Pilpres 2024.
Ia menekankan langkah politik itu sah-sah saja asalkan tak melanggar hukum. Akan tetapi, ia pun menyoroti etika jika Jokowi melakukan itu dan ada potensi penyalahgunaan kekuasaan. Misalnya jika mencari-cari kesalahan Anies hingga ditetapkan sebagai tersangka.
"Kalau memang secara hukum Anies terbukti bersalah, rakyat bagaimanapun mesti menerimanya. Tetapi, kalau sebenarnya tidak bisa dibuktikan secara hukum bahwa ia bersalah, maka hal ini akan menjadi kasus yang serius," kata SBY.
Endorsement Jokowi pada Capres
SBY juga memperingatkan Jokowi agar tak menggunakan fasilitas negara hanya demi bentuk endorsement atau mendukung capres jagoannya di Pilpres 2024. Ia mengaku tak mempersoalkan pilihan politik Jokowi perihal dukungannya terhadap Capres manapun. Namun, ia menekankan agar Jokowi tak menggunakan fasilitas negara demi alat politik semata.
"Jika untuk menyukseskan 'jago' yang didukungnya Presiden Jokowi melakukan kerja politik, menurut pendapat saya itu juga tidak keliru. Tentu dengan catatan beliau tidak menggunakan sumber daya negara untuk menyukseskan kandidat yang dijagokannya itu," tulis SBY.
SBY menilai penggunaan fasilitas termasuk keuangan negara dalam pertarungan politik tak hanya bertentangan dengan etika politik, melainkan juga aturan hukum.
"Sebagai contoh jika lembaga intelijen (BIN), Polri, TNI, Penegak Hukum, BUMN dan perangkat negara yang lain itu digunakan, jelas merupakan pelanggaran undang-undang yang serius karena bakal membuat Pilpres mendatang tidak lagi jujur dan adil," sambungnya.
Singgung PK KSP Moeldoko
SBY juga menyinggung Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko di Mahkamah Agung terkait kursi ketua umum partai Demokrat tak dapat dimenangkan. SBY juga menyinggung soal kabar adanya tekanan terhadap Mahkamah Agung (MA) untuk memenangkan PK KSP Moeldoko. Ia pun mewanti-wanti agar Mahkamah Agung tak serta-merta mempercayai hal itu.
"Memang tidak sedikit informasi yang saya dapatkan, dan saya belum bisa melakukan konfirmasi terhadap kebenaran informasi itu, bahwa katanya ada tekanan terhadap MA untuk memenangkan KSP Moeldoko. Jika benar memang ada tekanan dari 'pihak-pihak tertentu atau dari orang kuat' saya berharap MA tidak serta merta mempercayainya," kata SBY.
Secara garis besar, SBY tidak menyalahkan langkah Jokowi tersebut. Asalkan, kata dia, Jokowi tidak menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan etika maupun menyalahgunakan kekuasaan alias abuse of power.
"Yang bisa membuat cawe-cawe Pak Jokowi menjadi bermasalah adalah apabila beliau melakukan tindakan yang dinilai melanggar hukum dan atau menyalahgunakan kekuasaannya guna mencegah terjadinya pasangan capres-cawapres yang ketiga," kata SBY dalam artikelnya.
Di akhir buku, SBY menjelaskan narasi yang dibangun dalam artikel ini berdasarkan percakapan di ruang publik dan informasi dari berbagai sumber terpercaya. Kendati demikian, SBY menyebut informan tersebut meminta agar identitasnya sementara ini tidak dibuka.
Sebelumnya, Jokowi resmi menunjuk AHY untuk mengisi posisi Menteri ATR/BPN, menggantikan Hadi Tjahjanto yang mengisi posisi Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam). Posisi Menkopolhukam sebelumnya diisi oleh Mahfud MD yang memilih mengundurkan diri karena menjadi calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024.
AHY resmi dilantik di Istana Negara oleh Jokowi, Rabu (21/2). SBY juga disebut telah memberi doa restu untuk AHY yang menjadi menteri di kabinet Indonesia Maju Jokowi.
"Beliau tentunya juga bersyukur, karena ini juga menjadi sebuah momentum Partai Demokrat kembali ke pemerintahan," kata AHY di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/2).
Bergabungnya AHY dengan pemerintahan Jokowi setelah Pilpres 2024 ini juga mengakhiri sembilan tahun perjalanan Partai Demokrat menjadi oposisi.
Kepala Bakomstra Partai Demokrat Herzaky Mahendra sementara itu menjelaskan buku itu ditulis jauh sebelum AHY dilantik menjadi menteri, sehingga ia merasa tidak tepat jika buku itu dikait-kaitkan dengan masuknya Demokrat ke kabinet. Buku itu diluncurkan SBY pada Juni 2023 lalu.
"Nah ini kan menjadi suatu hal yang kontradiktif, ada apa ini nih gitu, mengapa masih dibentuk oleh framing-framing yang sebenarnya tidak pas dan tidak tepat untuk itu gitu," kata Herzaky melalui pesan singkat, Kamis (22/2).
(rts/DAL)
