Nihilnya Integritas Moral Pemimpin
Dr. Slamet Muliono*

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019 bisa dikatakan sebagai Pemilu paling anomali. Hilangnya spirit pertanggungjawaban dari seoranaag kepala negara menjadi akar persoalan, sehingga muncul berbagai reproduksi dan langkah-langkah pembenaran atas kebijakan politiknya yang menyimpang.

Fenomena merebaknya pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh salah satu Pasangan Calon (Paslon), yang terjadi secara kasat mata dan sistematis, merupakan implikasi nihilnya spirit pertanggungjawaban.

Kita mengandaikan pemimpin negara menyampaikan himbauan secara terbuka kepada masyarakat untuk menjalankan Pemilu yang jujur dan adil. Kemudian dia juga menginstruksikan kepada aparatur negara, baik birokrasi maupun polisi dan tentara untuk bertindak netral. Maka bisa dipastikan kecurangan akan terminimalisir. Apabila spirit pertanggungjawaban dijadikan dasar dan kesepakatan bersama, maka bukan hanya mengurangi tingkat kecurangan, tetapi juga akan melahirkan pemimpin yang kapabel dan berintegritas.

Mengedepankan Pertanggungjawaban

Jejak, langkah, dan kebijakan yang dilakukan oleh pemimpin akan direkam oleh masyarakat secara cermat. Masyarakat akan menilai apa yang menjadi kontribusi pemimpin dalam membangun negaranya. Di sisi lain, masyarakat akan melihat dan menilai kebijakan-kebijakan yang dihasilkan pemimpinnya pasca kepemimpinnya selesai.

Oleh karena itu, masyarakat hanya bisa mencemooh atau mengkritik ketika pemimpin negara menjalankan tugasnya, tanpa memberi hukuman bila kebijakannya merugukannya. Namun ketika pemimpin itu selesai masa jabatannya, maka masyarakat bisa berbuat apa saja terhadap pemimpinnya, mulai dari mengkritik hingga menghujatnya.

Pemimpin negara hendaknya bisa mengambil pelajaran bagaimana perlakuan masyarakat terhadap presiden terdahulu. Terhadap mantan presiden Soekarno, Soeharto, dan Abdurrahman Wahid, sebagian masyarakat ada yang mengagumi dan tidak sedikit yang menghinanya. Hal ini tidak lepas dari buah kebijakan politiknya yang dianggap tidak berimplikasi positif bagi kehidupan mereka.

Dalam konteks agama, tiga pemimpin ini akan mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya selama memimpin negara di hadapan Tuhannya. Allah adalah Maha Adil dan Bijaksana. Andaikata pemimpin negara memiliki pandangan bahwa dirinya akan dinilai oleh masyarakat dan akan mempertanggung jawabkan di hadapan Tuhannya, maka dia akan berupaya melahirkan kebijakan yang terbaik saat memimpin.

Dalam konteks Pilpres kali ini, terjadi anomali karena banyaknya kecurangan di tengah masyarakat, sehingga muncul banyak kekacauan dan kericuhan. Hal ini jelas akan menjadi catatan buruk di mata masyarakat, dan masyarakat melihat bahwa akar persoalan ini kembali kepada Petahana. Hilangnya spirit pertanggungjawaban di hadapan Tuhan itulah yang menjadi akar persoalan kecurangan dan pelanggaran pasca Pilpres.

Ketika sebagai rezim berkuasa, bisa jadi rakyat takut atau membiarkan pelanggaran yang dilakukan oleh pemimpin negara. Pengggunaan fasilitas negara, mobilisasi aparat kepolisian dan birokrasi saat kampanye bisa jadi masyarakat hanya bisa mencemooh tetapi tak bisa mencegahnya. Suatu saat nanti dimana kepala negara itu tidak menjabat lagi, maka masyarakat akan mempublikasi praktek kecurangan yang dilakukan.

Seluruh anggota masyarakat mengekspose dan membongkar berbagai kecurangan dan pelanggaran kepala Negara itu. Masyarakat saja akan bertindak bila tidak memperoleh keadilan. Oleh karena itu, Allah jelas lebih leluasa untuk mengawasi kepemimpinannya, dan akan meminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.

Bukankah pemimpin yang adil akan memperoleh derajat yang mulia berupa perlindungan ketika di akherat. Karena posisinya yang strategis dalam menciptakan kebaikan dari kebijakannya, maka seorang pemimpin pantas bila memperoleh perlindungan ketika semua manusia membutuhkan perlindungan. Sebaliknya pemimpin negara sangat pantas memperoleh hukuman ketika melakukan penyimpangan dan menyalahgunakan jabatannya. Penyengsaraan terhadap rakyat banyak inilah yang akan dimintai pertanggungjawaban kepada Tuhannya.

Ketika masyarakat menilai bahwa pemimpin negara dinilai tidak berhasil dalam menjalankan janji-janji politiknya. Bahkan pemimpin negara itu bukan meminta maaf atas keteledoran atas janji-janji politiknya yang tak terealisasi, tetapi justru melakukan politik pencitraan dengan mengklaim sejumlah keberhasilan dirinya selama memimpin.

Masyarakat sudah mencatat bahwa pemimpin negara tidak berlaku jujur dalam menciptakan Pemilu yang jujur dan adil sehingga tercipta berbagai kecurangan dan masyarakat terbelah denegan praktek Pemilu yang jauh dari praktek jujur dan adil. Sejarah mencatat bagaimana pemimpin negara yang tidak memiliki prestasi yang layak, berupaya untuk menjabat kembali. Berbagai cara ditempuh hingga merproduksi berbagai kecurangan dan menabrak norma aturan yang berlaku.

Tidak salah apabila dunia mencatat bahwa Pemilu tahun 2019 ini merupakan pemilu yang paling anomalo dalam sejarah Pemilu di Indonesia. Berbagai praktek kecurangan secara kasat mata dan massif tidak bisa dihentikan. Semua praktek kecurangan itu terjadi karena pemimpin negara tidak mendorong terselenggaranya Pemilu yang jujur dan adil, tetapi justru membiarkan praktek kecurangan terjadi itu.

*Penulis : Dosen UIN Sunan Ampel dan Direktur PUSKIP (Pusat Kajian Islam dan Peradaban)

Berikan Komentar Anda :

comments

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here