Penilaian Ganjar Pranowo soal penegakan hukum di masa pemerintahan Presiden Jokowi yang turun malah bertentangan dengan penilaian cawapresnya yang sekaligus Menko Polhukam, Mahfud MD.
Menurut Mahfud MD, penegakan hukum dan HAM di masa Jokowi berada di posisi tertinggi dibandingkan dengan penegakan hukum di pemerintah sebelumnya.
“Penegakan hukum itu 64, tertinggi sepanjang pemerintahan Pak Jokowi,” kata Mahfud MD dikutip dari video yang beredar di medsos, Senin (20/11/2023).
Begitu pula bidang politik dan keamanan, kata Mahfud, kedua bidang itu juga tertinggi di masa pemerintahan Presiden Jokowi.
“Bidang politik dan keamanan 76, tertinggi sepanjang pemerintahan pak Jokowi,” ujarnya.
Tak hanya itu, Mahfud MD juga mengklaim di masa dirinya menjadi Menko Polhukam kepuasan masyarakat juga meningkat. Baik itu dari penegakan hukum dan keamana lainnya.
Ini diklaim Mahfud MD, sesuai dengan hasil lembaga survei yang ada di Indonesia.
“Dan itu Menkopolhukam-nya saya. Kepuasan terhadap pemerintah 73, tapi bidang politik keamanan itu 76. Ini hasil berbagai survei,” tegasnya.
Sebelumnya, Ganjar memberikan penilaian 5 dalam penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia era kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin.
Hal itu disampaikan Ganjar usai menjawab pertanyaan dari pakar Hukum Tata Negara Universitas Gajah Mada, Prof Zainal Arifin Mochtar saat acara Sarasehan Nasional IKA UNM di Four Point by Sheraton Makassar, Sabtu (18/11).
Prof Zainal Arifin sebagai panelis mempertanyakan kepada Ganjar penilaian penegakan hukum Indonesia saat ini.
Mendapat pertanyaan tersebut, Ganjar menyebut penegakan hukum dan HAM mengalami penurunan.
Bahkan, Ganjar memberikan rapor lima kepada Jokowi soal penegakan hukum dan HAM.
“Turun (penegakan hukum). Dengan kasus ini jeblok, poinnya 5 (dari 1-10),” kata Ganjar. ***
Sumber berita / artikel asli : POJOKSATU
