Menko Polhukam, Mahfud MD kembali meluruskan pernyataan Capres Ganjar Pranowo terkait penilaian merosotnya penegakan hukum di era Presiden Jokowi.
Menurut Cawapres Mahfud, penilaian Ganjar Pranowo buruknya penegakan hukum era Jolowi itu konteknya untuk saat ini, pasca tragedi putusan MK.
“Jadi penilaian Mas Ganjar itu konteksnya jelas sekarang ini, pasca tragedi panas di MK sesuai pertanyaan panelis di sana,” kata Mahfud dikutip di akun instagramnya, Senin (20/11/2023).
Mahfud MD lantas menilai, bahwa pernyataannya yang menyebut tingginya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di era Jokowi seperti ada pihak yang sengaja membenturkan dengan pernyataan Capres Ganjar Pranowo.
Padahal, kata dia, pernyataan Ganjar itu dalam konteks sekarang, yakni setelah tragedi vonis MK dan sanksi yang dijatuhkan MKMK.
Adapun pernyataan dirinya, yang itu disampaikan Mahfud MD pada September 2023. Itu berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang dirilis bulan September 2023.
Di mana penegakan hukum reratanya bagus, mencapai 61,9 persen, angka terbaik yang diraih pemerintah selama ini.
“Ada upaya pembelokan persepsi ketika Mas Ganjar di Makassar mengatakan bahwa nilai penegakan hukum di Indonesia sekarang hanya 5 (skor 1 – 10). Lalu ada yang bilang itu tanggungjawab Menko Polhukam,” ujarnya.
“Mas Ganjar bilang itu dalam konteks sekarang, yakni setelah tragedi vonis MK dan sanksi yang dijatuhkan MKMK. Ingat, MK itu lembaga yudikatif yang independen, bukan di bawah Pemerintah,” tegasnya.
Sebelumnya, Ganjar memberikan penilaian 5 dalam penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia era kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin.
Hal itu disampaikan Ganjar usai menjawab pertanyaan dari pakar Hukum Tata Negara Universitas Gajah Mada, Prof Zainal Arifin Mochtar saat acara Sarasehan Nasional IKA UNM di Four Point by Sheraton Makassar, Sabtu (18/11).
Prof Zainal Arifin sebagai panelis mempertanyakan kepada Ganjar penilaian penegakan hukum Indonesia saat ini.
Mendapat pertanyaan tersebut, Ganjar menyebut penegakan hukum dan HAM mengalami penurunan.
Bahkan, Ganjar memberikan rapor lima kepada Jokowi soal penegakan hukum dan HAM.
“Turun (penegakan hukum). Dengan kasus ini jeblok, poinnya 5 (dari 1-10),” kata Ganjar.***
Sumber berita / artikel asli : POJOKSATU
